Pengetahuan dasar: Konsesus Blockchain PoA (Proof-of-Authority)
KRIPTOWEB.ID - Proof of Authority (PoA) adalah model konsensus di mana validasi transaksi dilakukan oleh sekelompok node yang diberi wewenang dan diidentifikasi secara spesifik.
Apa Itu Konsensus (PoA) Proof of Authority?
Proof of Authority (PoA) adalah model konsensus dalam teknologi blockchain yang mempercayakan validasi transaksi kepada sekelompok entitas atau otoritas yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam PoA, para validator atau entitas otoritas yang terpilih memiliki wewenang untuk memverifikasi transaksi dan membangun blok baru dalam blockchain.
Proses validasi transaksi dalam PoA tidak melibatkan kompetisi antara penambang atau validator seperti yang terjadi pada Proof of Work (PoW) atau Proof of Stake (PoS). Sebaliknya, otoritas yang telah diakui dalam jaringan, yang sering kali merupakan entitas terpercaya atau organisasi tertentu, bertanggung jawab atas validasi transaksi. Setiap transaksi yang dikonfirmasi oleh entitas otoritas ini dianggap sah dan ditambahkan ke dalam blok.
Keamanan jaringan dalam PoA didasarkan pada reputasi dan kepercayaan terhadap para validator atau entitas otoritas yang memverifikasi transaksi. Pendekatan ini memprioritaskan efisiensi dan kecepatan transaksi, namun, memiliki tingkat desentralisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa model konsensus lainnya.
PoA sering digunakan dalam konteks jaringan swasta atau perusahaan di mana entitas-entitas yang memiliki kredibilitas dan otoritas telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun PoA memiliki keuntungan dalam efisiensi dan kecepatan, namun, karena strukturnya yang terpusat, hal ini membuatnya kurang cocok untuk jaringan blockchain publik yang membutuhkan tingkat desentralisasi yang tinggi.
Dalam PoA, kepercayaan ditempatkan pada node-node yang sudah diverifikasi secara identitas dan diberi otoritas untuk melakukan validasi transaksi, mengabaikan persyaratan daya komputasi yang tinggi seperti dalam Proof of Work (PoW).
Perbedaannya dengan PoW, PoS, dan DPoS adalah bahwa PoA tidak bergantung pada kompetisi komputasi atau kepemilikan koin, melainkan pada otoritas dan kepercayaan node yang ditunjuk.
PoA seringkali digunakan di lingkungan yang lebih terpusat atau perusahaan, di mana identitas dan kepercayaan antara para validator telah dijaga, sementara PoW, PoS, dan DPoS lebih cenderung ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat umum dalam validasi transaksi.
Baca Juga: Pengertian Konsensus (PoS) Proof of Stake
Prinsip dasar Konsesus PoA
Prinsip dasar dari Proof of Authority (PoA) melibatkan pemilihan sekelompok node atau entitas yang memiliki otoritas dan kepercayaan untuk melakukan validasi transaksi di dalam jaringan blockchain. Beberapa prinsip utama dari PoA meliputi:
Otoritas Terkait Identitas: PoA menekankan pada identitas yang diverifikasi dari para validator. Hanya entitas yang sudah diverifikasi dan diberi kepercayaan yang dapat berpartisipasi dalam proses validasi transaksi.
Validasi Transaksi Terpusat: Transaksi divalidasi oleh sekelompok node yang telah ditunjuk sebagai otoritas. Hal ini berbeda dengan model konsensus lainnya yang mungkin mengandalkan persaingan komputasi atau kepemilikan koin atau token.
Kebutuhan Akan Kepercayaan: Keamanan jaringan PoA bergantung pada kepercayaan terhadap para validator yang telah ditunjuk. Oleh karena itu, penting untuk memastikan integritas dan keandalan dari entitas yang dipercayakan.
Fokus pada Efisiensi dan Kecepatan: Dibandingkan dengan model konsensus yang memerlukan komputasi yang intensif, PoA sering dianggap lebih efisien dan cepat karena tidak memerlukan persaingan komputasi yang sama seperti PoW.
Prinsip-prinsip ini mengarah pada pendekatan yang lebih terpusat dalam validasi transaksi, dengan penekanan pada identitas dan kepercayaan dalam proses konsensus. Meskipun PoA memiliki keunggulan dalam efisiensi dan kecepatan, namun juga memiliki kecenderungan kurangnya desentralisasi dibandingkan dengan beberapa model konsensus lainnya.
Baca Juga: Pengertian Konsensus (DPoS) Delegated Proof of Stake
Cara Kerja Proof of Authority
Proof of Authority (PoA) adalah model konsensus di mana validasi transaksi dijaga oleh sekelompok node atau entitas yang telah diberi otoritas. Cara kerjanya melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:
Penunjukan Otoritas: Sebuah otoritas atau sekelompok entitas yang dipercayai ditunjuk untuk melakukan validasi transaksi. Mereka memiliki wewenang untuk memvalidasi transaksi yang masuk ke dalam blok.
Validasi Transaksi: Otoritas yang ditunjuk akan memverifikasi transaksi yang masuk ke dalam jaringan. Mereka melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan keaslian transaksi sebelum dimasukkan ke dalam blok.
Pembuatan Blok Baru: Setelah transaksi-divalidasi, otoritas tersebut membuat blok baru yang berisi transaksi yang sudah diverifikasi. Blok ini kemudian ditambahkan ke blockchain, yang memperbarui status terkini dari seluruh transaksi yang terjadi.
Kegiatan Jaringan: Otoritas ini juga terlibat dalam menjaga keamanan jaringan secara keseluruhan dan mengelola proses validasi. Mereka dapat melakukan tugas-tugas tambahan, seperti mempertahankan keandalan jaringan dan menjaga integritas transaksi.
Siklus Berkelanjutan: Proses ini terus berlanjut di mana otoritas yang ditunjuk secara konsisten memverifikasi dan menambahkan blok baru ke dalam blockchain.
PoA menekankan pada identitas yang terverifikasi dan kepercayaan terhadap otoritas yang ditunjuk. Dibandingkan dengan model konsensus lainnya seperti PoW, PoS, atau DPoS, PoA menghindari persaingan komputasi yang tinggi dan lebih mengandalkan kepercayaan pada otoritas yang dipilih. Meskipun PoA memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam validasi transaksi, namun memiliki kecenderungan kurangnya desentralisasi karena kontrol yang lebih terpusat.
Baca Juga: Pengertian Konsensus (PoW) Proof of Work
Manfaat Konsensus PoA Bagi Ekosistem
Proof of Authority (PoA) memiliki sejumlah manfaat dalam konteks ekosistem blockchain:
Efisiensi Tinggi: PoA cenderung lebih efisien dibandingkan dengan model konsensus lainnya seperti PoW. Hal ini disebabkan karena PoA tidak memerlukan komputasi yang intensif untuk validasi transaksi, sehingga mengurangi konsumsi energi yang tinggi.
Kecepatan Transaksi: Proses validasi transaksi dalam PoA lebih cepat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas-tugas komputasi seperti yang terjadi dalam PoW. Ini menghasilkan waktu konfirmasi yang lebih singkat bagi pengguna.
Skalabilitas yang Baik: PoA dapat dengan mudah diadaptasi untuk menangani jumlah transaksi yang lebih besar tanpa mengorbankan kecepatan atau efisiensi. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja jaringan yang tinggi.
Ketersediaan Sumber Daya yang Rendah: PoA tidak memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi seperti PoW. Hal ini membuatnya lebih dapat diakses oleh pengguna yang memiliki perangkat dengan kinerja yang lebih rendah.
Keandalan Identitas: Dalam PoA, validator memiliki identitas yang terverifikasi dan diberi otoritas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan proses validasi.
Dapat Diterapkan dalam Lingkungan Terpusat: PoA cocok untuk penggunaan dalam lingkungan yang lebih terpusat atau perusahaan yang memerlukan kontrol yang lebih tinggi atas proses validasi transaksi dan kepercayaan antar entitas.
Meskipun PoA memiliki sejumlah manfaat seperti efisiensi dan kecepatan, namun juga memiliki kecenderungan kurangnya desentralisasi karena sifat kontrol yang lebih terpusat. Itu membuatnya tidak cocok untuk kasus penggunaan yang memerlukan tingkat desentralisasi yang tinggi.
Baca Juga: Pengertian Governance Pada Ekosistem Blockchain
Siapa Saja Yang Dapat Menjadi Validator di Blockchain PoA?
Dalam Proof of Authority (PoA), validator yang diperbolehkan untuk melakukan validasi transaksi adalah mereka yang telah diberi otoritas dan diidentifikasi secara spesifik oleh pihak yang mengelola jaringan. Siapa pun yang memenuhi syarat identifikasi dan diberi wewenang oleh pihak yang mengontrol jaringan PoA dapat menjadi validator. Ini bisa mencakup individu, entitas perusahaan, atau organisasi yang telah diverifikasi dan diakui sebagai bagian dari jaringan.
Biasanya, validator dalam PoA harus melewati proses identifikasi yang ketat sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang mengelola jaringan blockchain. Mereka harus dapat dipercaya untuk menjaga integritas jaringan dan memverifikasi transaksi dengan benar.
PoA menempatkan kepercayaan pada validator yang telah diverifikasi secara identitas dan otoritasnya, bukan pada persaingan komputasi atau kepemilikan koin seperti model konsensus lainnya. Oleh karena itu, hanya mereka yang telah diakui sebagai otoritas yang dapat melakukan validasi transaksi dalam PoA.
Baca Juga: Pengertian Istilah Hardfork Pada Blockchain
Syarat Umum Menjadi Validator di Jaringan PoA
Syarat umum untuk menjadi validator dalam jaringan Proof of Authority (PoA) dapat bervariasi tergantung pada aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang mengelola jaringan. Namun, ada beberapa syarat umum yang seringkali diperlukan:
Identifikasi yang Valid: Validator harus dapat membuktikan identitasnya secara sah dan diverifikasi oleh pihak yang mengelola jaringan. Ini bisa melibatkan proses verifikasi dokumen, identifikasi fisik, atau prosedur lain yang mengkonfirmasi identitas asli mereka.
Otoritas yang Diberikan: Mereka harus diberi otoritas atau diakui oleh pihak yang mengontrol jaringan sebagai entitas yang dipercayai untuk melakukan validasi transaksi. Hal ini bisa berarti mereka memiliki kredibilitas, keandalan, atau status khusus yang memberikan mereka hak untuk menjadi validator.
Komitmen terhadap Jaringan: Validator harus berkomitmen untuk mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan oleh jaringan PoA. Ini bisa termasuk kepatuhan terhadap protokol jaringan, ketaatan terhadap peraturan yang ada, dan kontribusi positif dalam menjaga integritas jaringan.
Kepercayaan dan Keandalan: Kemampuan untuk dipercaya dan mempertahankan keandalan dalam proses validasi transaksi sangat penting. Mereka harus memperlihatkan komitmen untuk menjaga integritas jaringan dan bertindak secara etis.
Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa validator yang terlibat dalam jaringan PoA memiliki identitas yang sah, kepercayaan, dan kapabilitas untuk menjalankan tugas validasi transaksi dengan baik. Ini juga membantu dalam menjaga keamanan dan integritas jaringan secara keseluruhan.
Baca Juga: Pengertian Dasar (NFT) Non Fungible Token Kripto
Keunggulan dan Kekurangan Konsensus PoA
Keunggulan dan kekurangan dari Proof of Authority (PoA) adalah sebagai berikut:
Keunggulan:
Efisiensi Tinggi: PoA lebih efisien dalam hal konsumsi energi dibandingkan PoW karena tidak memerlukan kompetisi komputasi yang intensif.
Kecepatan Transaksi: Proses validasi dalam PoA lebih cepat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas komputasi yang berat.
Skalabilitas yang Baik: PoA dapat dengan mudah menangani jumlah transaksi yang lebih besar tanpa mengorbankan kecepatan atau efisiensi.
Ketersediaan Sumber Daya yang Rendah: Tidak memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi seperti PoW, sehingga lebih dapat diakses oleh pengguna yang memiliki perangkat dengan kinerja yang lebih rendah.
Kekurangan:
Kurangnya Desentralisasi: PoA memiliki kecenderungan kurangnya desentralisasi karena kontrol yang lebih terpusat oleh sekelompok otoritas. Ini berpotensi menimbulkan risiko keamanan jika otoritas tersebut terganggu atau terkompromi.
Risiko Pemusatan Kekuasaan: Model yang terpusat ini dapat menyebabkan risiko jika otoritas yang ditunjuk memiliki kepentingan yang bertentangan atau dapat dimanipulasi.
Ketergantungan pada Kepercayaan: Keamanan jaringan PoA bergantung pada kepercayaan terhadap otoritas yang ditunjuk. Jika kepercayaan tersebut terganggu, dapat mengancam integritas jaringan.
Tidak Cocok untuk Keperluan yang Membutuhkan Desentralisasi Tinggi: PoA mungkin kurang cocok untuk kasus penggunaan yang memerlukan tingkat desentralisasi yang tinggi dan partisipasi komunitas yang lebih luas dalam proses validasi, terutama untuk DApps tertentu.
.
Kelebihan PoA terletak pada efisiensi, kecepatan, dan mungkin skalabilitasnya, tergantung dari teknologi blockchain yang digunakan, mengingat banyak jenis protokol, framework dan teknologi blockchain telah berkembang pesat. Sementara kelemahannya terutama terkait dengan kurangnya desentralisasi dan ketergantungan pada otoritas yang ditunjuk. Ini membuatnya cocok untuk beberapa kasus penggunaan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi, tetapi mungkin tidak sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat desentralisasi yang tinggi.
Baca Juga: Pengertian Kripto Exchange CEX Centralized Exchange
Hambatan dan Peluang Pada Jaringan PoA
Mungkin ini adalah beberapa hal yang menjadi hambatan pada sebuah jaringan Blockchain yang mengadopsi konsensus PaA dan terdapat peluang yang mungkin besar dalam jaringan Proof of Authority (PoA):
Hambatan:
Kurangnya Desentralisasi: Salah satu hambatan utama PoA adalah kurangnya desentralisasi. Model ini cenderung memiliki kontrol yang terpusat pada sekelompok otoritas yang ditunjuk, yang dapat menyebabkan masalah keamanan jika otoritas tersebut terganggu atau terkompromi.
Risiko Pemusatan Kekuasaan: Dalam lingkungan di mana sedikit entitas yang memiliki otoritas, ada risiko pemusatan kekuasaan. Hal ini dapat mengarah pada konflik kepentingan atau manipulasi yang merugikan integritas jaringan.
Ketergantungan pada Kepercayaan: Keamanan jaringan PoA bergantung pada kepercayaan terhadap otoritas yang ditunjuk. Gangguan terhadap kepercayaan ini dapat mengancam integritas jaringan.
Peluang:
Efisiensi dan Kecepatan: Keunggulan utama PoA adalah efisiensi dan kecepatannya. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transaksi cepat dan biaya rendah.
Skalabilitas: PoA dapat dengan mudah diadaptasi untuk menangani jumlah transaksi yang lebih besar tanpa mengorbankan kinerja jaringan.
Penerapan dalam Lingkungan Terpusat: PoA cocok untuk penggunaan dalam lingkungan yang lebih terpusat atau perusahaan yang memerlukan kontrol yang lebih tinggi atas proses validasi transaksi.
Kolaborasi dengan PoW atau PoS: PoA dapat digunakan secara bersamaan dengan model konsensus lain seperti PoW atau PoS, membuka peluang untuk aplikasi hibrid yang memadukan keunggulan masing-masing model.
Peluang utama PoA terletak pada efisiensi, kecepatan, dan skalabilitasnya. Namun, tantangan utama adalah kurangnya desentralisasi yang dapat mengakibatkan risiko keamanan dan ketergantungan pada sekelompok otoritas yang ditunjuk. Dalam pengembangan masa depan, peluang akan muncul dari upaya untuk meningkatkan keamanan, mengurangi risiko pemusatan kekuasaan, dan mempertimbangkan penggunaan PoA dalam skenario yang tepat sesuai kebutuhan aplikasi.
Baca Juga: Pengertian DApps dan Web3
Kesimpulan
Dalam kesimpulan, Proof of Authority (PoA) adalah model konsensus yang menekankan pada otoritas yang dipercayai untuk melakukan validasi transaksi dalam blockchain. PoA menawarkan efisiensi tinggi, kecepatan transaksi yang cepat, dan skalabilitas yang baik, menjadikannya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja jaringan yang tinggi.
Namun, kelemahan PoA terletak pada kurangnya desentralisasi yang dapat mengakibatkan risiko pemusatan kekuasaan, serta ketergantungan pada kepercayaan terhadap sekelompok otoritas yang ditunjuk. Ini mengharuskan PoA digunakan dalam lingkungan yang sesuai, seperti aplikasi perusahaan, di mana kontrol yang lebih terpusat diinginkan.
Dengan memahami keunggulan dan kekurangan PoA, serta tantangan dan peluang yang terkait, penggunaan PoA dalam kasus penggunaan yang tepat dapat memberikan manfaat besar dalam hal efisiensi dan kinerja jaringan.
